admin_prodi – Page 34 – Prodi Hukum Untan

Pemilihan Ketua Dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum

November 27, 2018

Sebagai pendidikan tingkat lanjut, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (PMIH FH UNTAN) memiliki misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian & pengabdian kepada masyarakat secara terprogram & berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan Magister Hukum yang berkualitas akademik & profesional, serta karya ilmiah murni& terapan yang relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan / masyarakat luas. Dalam mewujudkan misi tersebut, diperlukan jajaran kepemimpinan yang tangguhdan efisien. Pada periode tahun 2014 – 2018, PMIH FH UNTAN berada di bawahkepemimpinan Dr. H. M. Syafe’i, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Ketua dan Hamdani,S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris. Selama periode kepemimpinan tersebut,PMIH FH UNTAN telah melalui pencapaian yang sangat baikantara lain pembangunansarana fasilitas perkuliahan seperti ruangan multimedia dan berhasil mempertahankan akreditasi program studi “B”. Periode kepemimpinan Dr. H. M.Syafei, S.H., M.H. berakhir pada Desember 2018.

Berita, Dekan

Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman Dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah

November 9, 2018

Prof. Dr. H. Thamrin Usman DEA, melantik dan mengambil sumpah jabatan Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Teknik, Pejabat Struktural Eselon IV dan Jabatan Fungsional serta pengambilan sumpah PNS di lingkungan Untan, berlangsung di ruang rapat senat gedung Rektorat Untan lantai 3, Selasa (6/11/2018) pagi. Berikut nama-nama pejabat yang dilantik :

Berita, Kegiatan, Reuni Alumni

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Untan Peduli Sulawesi Tengah

November 1, 2018

PONTIANAK, – Dukungan atas terselenggaranya Konser Kemanusiaan Pro Justitia Alumni Fakultas Hukum Untan untuk Sulawesi Tengah yang akan digelar 9 November 2018, terus mengalir dari berbagai pihak. Apalagi setelah ada kepastian dukungan penuh dari Gubernur Kalbar, H Sutarmidji SH MHum yang juga alumni FH Untan Angkatan 1982. Sutarmidji dalam kegiatan ini sebagai dewan penasehat bersama Prof Dr Garuda Wiko SH. M.Hum (angkatan 84) dan Dekan Fakultas Hukum Untan Dr Sy Hasyim Azizzurahman SH M.Hum (angkatan 82). Sejumlah SKPD di lingkungan Provinsi Kalbar mulai menyatakan ikut serta dan hadir dalam gelaran kemanusiaan tersebut. Gubernur Sutarmidji, sebelumnya juga telah mengarahkan panitia agar mengajak pihak luar untuk ikut serta dalam menyukseskan kegiatan amal ini. “Setelah pertemuan dengan gubernur beberapa waktu lalu, tim kita bergerak cepat memobilisasi kegiatan ini. Sejumlah undangan juga telah disebar. Dari undangan yang telah tersebar, kami yakin gelaran konser kemanusiaan ini akan sukses berjalan sesuai keinginan kita para alumni FH Untan lintas angkatan,” terang ketua umum kegiatan, Dr (Cd) Hadi Suratman SH MSi. Hadi Suratman juga menjelaskan, selain pihak luar alumni, dipastikannya kegiatan ini akan dihadiri para alumni seluruh angkatan. Kepastian tersebut disampaikannya, setelah masing-masing koordinator memberikan konfirmasi. Kaos konser sebagai merchandise sudah banyak dipesan. Ratusan lembar kaos ini siap didistribusikan ke masing-masing pemesan yang sebagian besar para alumni FH Untan. Saat ini panitia juga sudah menyebar brosur malam amal, konser kemanusiaan di Pontianak Convention Center (PCC) tersebut. Gubernur Kalbar, H Sutarmidji SH MHum sebelumnya telah memberikan arahan kepada panitia bagaimana memaksimalkan pengumpulan donasi untuk amal tersebut. Bahkan ia juga mengarahkan agar lebih intensif lagi berkoordinasi dengan alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura seluruh angkatan. “Ada banyak alumni kita (FH Untan) baik yang S1 (strata 1) maupun S2 (program magister hukum). Kalau semua alumni berpartisipasi, kita yakin kegiatan ini akan mampu memaksimalkan pengumpulan donasi. Apalagi dapat mengajak pihak lainnya.” Sebab itu, dalam kesempatan diwawancarai sejumlah media, gubernur mengajak seluruh alumni FH Untan baik di Kalbar maupun yang ada di luar Kalbar dapat berpartisipasi. “Sebagai bagian dari alumni Fakultas Hukum Untan saya mengimbau seluruh alumni ikut andil menyisihkan sebagian rezeki mereka. Saya juga akan hadir. Bukan nyanyinya, tapi sumbangannya yang penting. Banyak alumni kita yang jadi pejabat, terutama di Pemprov Kalbar silakan berkontribusi,” ujar Sutarmidji. Senada disampaikan ketua umum kegiatan, Dr (Cd) Hadi Suratman SH MSi. Terkait konser amal ini, beberapa pihak di luar alumni sudah menyatakan dukungan ikut menyukseskan. Karena acara ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang mau ikut menyumbang. “Kami ingin menunjukkan, Kalbar itu juga merasakan hal sama pada daerah yang terkena bencana,” katanya. Hadi Suratman menyebutkan konser amal ini merupakan bentuk kepedulian seluruh alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (lintas angkatan) pada korban bencana alam Sulawesi Tengah. “Sekaligus upaya menjalin silaturahmi, soliditas dan solidaritas alumni Fakultas Hukum Untan yang tersebar tidak hanya di Kalbar. Rekan-rekan alumni di luar Kalbar sudah menyampaikan dukungannya atas kegiatan ini,” terangnya. Hadi Suratman menyebutkan alumni FH Untan sengaja menggalang dana melalu konser musik ini untuk menggugah rasa kemanusiaan seseorang. Dengan musik mereka yang menyumbang lanjut dia akan senang, ikhlas dan sukarela membantu mendonasikan rezekinya untuk mereka yang tertimpa musibah. Makanya nanti gubernur dan pejabat lainnya akan didaulat menyanyikan beberapa lagu kemudian sumbangsih suaranya akan ada donasi dari audiens yang hadir menyaksikan konser musik kemanusiaan ini. (pay) Sumber Artikel: pontianakpost.co.id VIDEO Alumni Fakultas Hukum Untan Konser Kemanusian untuk Sulawesi Tengah – Gedung PCC Pontianak.

Berita, Kemahasiswaan & Alumni, Pengumuman, Yudisium & Wisuda

Syukuran & Pelepasan Wisudawan Fakultas Hukum Untan Periode I Tahun Akademik 2018/2019

October 24, 2018

PONTIANAK, – akultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) melaksanakan syukuran dan pelepasan bagi Lulusan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Untan periode pertama semester gasal Tahun Akademik 2018/2019, berlangsung di aula gedung baru Fakultas Hukum Untan, Rabu (24/10/2018). Acara tersebut dihadiri oleh Dr Aswandi Wakil Rektor I Untan, Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman Dekan Fakultas Hukum Untan, para wakil dekan, serta para tamu undangan orangtua atau wali wisudawan dan wisudawati. Pada periode ini, Fakultas Hukum Untan berhasil meluluskan 58 Sarjana Hukum, dengan IPK rata-rata 3,3 serta masa studi rata-rata 4 sampai 5 tahun. Wisudawan tercepat Theresia Chintya dengan masa studi 3 tahun 10 bulan 3 hari, wisudawan termuda diraih Syarifah Pasikun, usia pada saat lulus yakni 20 tahun, wisudawan tertua disematkan kepada Marco Putra, usia pada saat lulus 27 tahun, kemudian wisudawan dengan nilai IPK tertinggi dicapai Tri Eva Liedya Natasya, IPK 3,95 Dengan Pujian. Selanjutnya, para wisudawan berpredikat Dengan Pujian yakni Tri Eva Liedya Natasya, Nurbaity, Juni Astuti, Ira Fania, Rizka Farda Aini, Anggita Rahmalia, Windy Yunica Peggi, Edward Parulian Samosir, Puja Indra Waspada, Florensius Vicki Demora, Fitri, Syarifah Pasikun, Rifky Aditya dan Theresia Chintya. Sumber: Thetanjungpuratimes.com

BEM, Berita, Kegiatan, Kemahasiswaan & Alumni

Pra Seminar Nasional BEM Fakultas Hukum Untan

October 22, 2018

Sembilan puluh tahun (90) Tahun paska Sumpah Pemuda dan 20 Tahun Paska Reformasi. Pemuda dan Mahasiswa selalu hadir dalam setiap pergerakan dan Pengawalan Rezim Kekuasaan. Berbagai Gerakan telah berhasil menggagalkan kekuasaan yang dzholim dan tak bertanggung jawab. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak yang menjadi lembaga eksekutif tertinggi di lingkungan Universitas Tanjungpura menggelar Pra Seminar Nasional yang bertemakan “KEBEBASAN BERPENDAPAT DI KALANGAN MAHASISWA” Sebagai wadah untuk mengkaji Berbagai fenomena dan pertanyaan terkait seberapa BEBAS mahasiswa Berpendapat dan sejauh manakah Aparat Negara BERWENANG untuk Merespon kebebasan tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh 102 mahasiswa SE-PONTIANAK dan berbagai lembaga mahasiswa di Universitas Tanjungpura dan di isi oleh 5 Pemateri yang luar biasa, yaitu : Kegiatan ini menjadi pembuka untuk kegiatan selanjutnya yang akan diadakan sabtu depan tanggal 27 Oktober yaitu SEMINAR NASIONAL Penguatan Ideologi Pancasila yang akan dihadiri oleh para Akademisi,Praktisi dan Pimpinan Lembaga Negara tingkat Pusat maupun Daerah.

Berita, Kegiatan, Pengumuman

Sinergisitas KPK RI – Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

October 7, 2018

PONTIANAK, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Tanjungpura. Kerja sama yang dibangun adalah TIM REKAM SIDANG (REKSI). Hal tersebut dibuat demi menjalankan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 6 (a) dan (b), serta pasal 7 (C). Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H, dekan Fakultas Hukum Untan mengatakan bahwa ini merupakan salah satunya langkah penting guna membangun kerjasama yang solid antar kelembagaan. “Kita semua tahu, pengadilan dalam hal ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari dan memperoleh keadilan, kebenaran materil. Serta harus bebas dari hal-hal yang berbau manipulatif, dan anti korupsi,” ujarnya, Kamis (4/10). Bahwa KPK hingga kini telah bekerja sama dengan 33 FH DI Universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang salah satunya FH UNTAN. “Ini merupakan suatu kajian untuk menganalisis dan menelaah, mengenai perkara korupsi yang telah direkam oleh tim perekaman persidangan korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi. Berdasarkan klarifikasi yang telah ditentukan, diantaranya perkara yang melibatkan penyelenggara Negara, penegak hukum, dan besaran kerugian yang harus ditanggung Negara,” jelasnya. Dia menambahkan, KPK melalui FH Untan memilih tim kajian yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil (NGO). Perkara yang telah direkam oleh tim rekam persidangan tipikor FH Untan, yaitu perkara nomor : 04/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Ptk. Dr. Sri Ismawati, S.H, M.H, selaku sekretaris tim kajian, menambahkan bahwa hasil dari kajian tersebut disampaikan melalui Focus Group Discussion (FGD) I, Kamis (12/7). “Melalui diskusi tersebut, kita bahas mengenai implementasi hukum pidana formil, hukum pidana materiil, hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan kerugian negara, hal-hal yang berkaitan dengan disparitas pidana, serta keadilan dan aspek sosiologis dari putusan hakim,” ungkapnya. Ia mengatakan, hasil dari diskusi juga memperoleh beberapa hasil yakni perlunya pengaturan dalam konteks formulasi hukum pidana dan pedoman pemidanaan yang berkaitan dengan rasio pemidanaan antara pidana, dan besaran denda dengan kerugian Negara. (sig)

Berita, Kegiatan, Kemahasiswaan & Alumni, Kopiah

One Day With Kopiah

September 25, 2018

Pontianak, – Salah satu LOK atau lembaga organisasi mahasiswa di lingkungan FH Untan, KOPIAH, dalam kegiatan anniversary ke 22 tanggal 15 september tahun 2018 dengan kegiatannya yang beragam. One Day With KOPIAH yaitu kegiatan pengenalan tentang Lok seni KOPIAH kepada mahasiswa baru FH angktan 2018. pelaksanaannya dimulai pagi pukul 06.30-16.00 Wib difakultas hukum. Lomba mewarnai dengan Kategori tingkat paud-TK dan tingkat SD kelas 1-2 dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 96 orang.kegiatan lomba dilaksanakan di aula fakultas hukum pada tanggal 15 september 2018 pukul 09.00-selesai. Dalam rangka merayakan ulang tahun yang ke-22, Kopiah Untan (Kelompok Pecinta Seni Makasiswa Hukum Universitas Tanjungpura) mengadakan lomba mewarnai untuk anak-anak. Kegiatan ini di adakan di Aula Fakultas Hukum Untan, pada Sabtu (15/9/2018). Kegiatan ini bertemakan “Merangkul Indonesia dengan Menanamkan Seni Budaya dan Nilai-Nilai Leluhur Pancasila di Jiwa Kaum Muda”. Lomba mewarnai ini di ikuti oleh 90 peserta dari berbagai siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) di Kota Pontianak. Evi Nurwacyuni Bobihu selaku ketua panitia mengatakan, lomba mewarnai yang dilaksanakan oleh kopiah Untan bertujuan agar orang tua dan anak-anak usia dini bisa mengenal dunia hukum. “Peserta lomba bisa kenal dengan dunia hukum secara umum, seperti gambar untuk anak sekolah dasar kami sediakan gambar bertema pengadilan, jadi untuk ibu dan anak anak punya gambaran untuk gambar gambar lain misal mereka kadang latihan mewarnai dengan gambar keluarga. Kini kami sediakan gambar yang cukup antimainstream,” Evi Nurwacyuni Bobihu dilansir untan.ac.id. Selain Lomba mewarnai juga di adakan sosialisasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN). Selain lomba juga diadakan seminar untuk org tua anak,nara Sumber dri BKKBN prov. KalBar. Acara puncak Anniversary kopiah ke 22 dimulai pukul 18.30-selesai di lapangan basket FH.dengan rangkaian acara penampilan kreatifitas seni dari Lok dan UKM seni se Untan dan guess Star,pemotongan tumpeng dll.

Berita, Kenotariatan

Kuliah Umum Dinamika Pendidikan Notariat di Indonesia

September 24, 2018

Fakultas Hukum Untan melaksanakan Kuliah Umum dengan tema Dinamika Pendidikan Notariat di Indonesia, berlangsung di Aula Magister Hukum, pada Kamis (20/9/2018). Kuliah Umum ini menghadirkan pemateri Prof Dr Budi Santoso SH M.Hum Ketua BKS Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum PTN Se-Indonesia. Peserta pada kuliah umum Dinamika Pendidikan Notariat di Indonesia ini yakni mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan II Tahun Ajaran 2018/2019. Pembukaan kuliah umum ini juga dihadiri oleh Rektor Untan Prof Dr H Thamrin Usman DEA, Kaprodi Kenotariatan Dr Firdaus SH MSi, Wakil Dekan I Fakultas Hukum H Wan Romeo SH Mhum. “Saya sampaikan kepada para calon notaris, kita harus profesional, dengan layanan yang cepat tepat dan propesional dan bertanggungjawab serta dapat menyikapi revolusi industri 4.0,” ujar Prof Thamrin Usman.

Berita, Kegiatan, Pengumuman

DPD RI Bersama Fakultas Hukum Untan dalam Rangka (FGD)

September 9, 2018

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD), bekerjasama dengan Universitas Tanjungpura (Untan) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Kegiatan tersebut berlangsung di Fakultas Hukum Untan, pada Jumat Pagi (6/7/2018). I Gede Pasek Suardika Ketua PPUU DPD RI menuturkan, RUU tentang hak ulayat masyarakat hukum adat yang dibahas ini adalah RUU yang unik dalam sistem hukum di Indonesia, karena di dalam Undang-Undang Dasar disebut dan diagungkan, akan tetapi ketika masuk ke dalam aturan teknis dihilangkan dan terjadi sudah cukup lama.Tampak Penyerahan Cinderamata oleh Prof. Dr.H.Thamrin Usman DEA kepada Ketua PPUU DPD RI I Gede Pasek Suardika, di acara FGD Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hak ulayat masyarakat hukum adat di Fakultas Hukum Untan. “Ini yang menyebabkan daya rusak pertahanan untuk hukum adat menjadi sangat luar biasa. Maka DPD RI mengusulkan hak-hak masyarakat khas adat. Selain itu, RUU hadir untuk memberikan solusi bukan menambah masalahnya,”ujarnya. I Gede Pasek Suardika berharap dengan adanya Focus Group Discussion, DPD RI mendapat masukan yang lebih bagus lagi untuk RUU hak ulayat masyarakat hukum adat. “Kita bisa membangun Kenusantaraan dengan sebuah nasionalisme, ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa dan bisa unggul di atas negara-negara yang lain, baik dari secara ekonomi, politik dan budaya. Sebagai contoh, kalau orang Bali ingin belajar tarian Dayak, maka harus beli pakaian perlengkapannya di Kalimantan, otomatis ekonomi kreatif akan bergerak,” katanya. Rektor Untan, Prof Dr H Thamrin Usman DEA, mengucapkan terima kasih kepada DPD RI yang telah mempercayai Universitas Tanjungpura untuk diajak diskusi RUU tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. “Saya yakin, para pakar hukum dari Fakultas Hukum Untan yang berpengalaman dan bisa memberi masukan yang luar biasa untuk RUU ini. Memang harus dilakukan sinergitas baik dari hukum positif yang ada dengan masyarakat hukum adat. Salah satu syarat negara untuk maju adalah penegakan hukum. Sehingga hak ulayat masyarakat adat bisa dipenuhi dan diperkuat sepanjang saling menguntungkan dan tidak menimbulkan masalah baru,” ujar Prof Thamrin Usman. Focus Group Discussion ini dihadiri oleh Anggota DPD RI Rubaeti Erlita, S.Sos.I., S.H Hendri Zainuddin, S.Ag., S.H, Rektor Universita Panca Bakti Pontianak Dr. Purwanto, SH, M.Hum, dan para pakar hukum yang ada di Universitas Tanjungpura.

Berita, Kegiatan

Seminar Internasional & Musyawarah Nasional APHI IX

September 8, 2018

Di tengah persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat, penting bagi Indonesia untuk terus menggali sumber ekonomi alternatif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi kreatif yang mengandalkan inovasi dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual, telah menjadi salah satu harapan potensial bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa di pasar global. Di banyak negara, industri kreatif telah mampu mendongkrak perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu industri kreatif juga memunculkan banyak peluang bisnis baru dan mendongkrak devisa negara. Adapun sektor-sektor dalam industri kreatif di Indonesia antara lain adalah periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antic, kerajinan, desain, desain fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, music, seni pertunjukan, penerbitan & percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi & radio, serta Riset dan Pengembangan. Pada konferensi internasional yang diadakan World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 29-30 Oktober 2007 tentang peran kekayaan intelektual dalam industri kreatif, disepakati bahwa kekayaan intelektual adalah elemen penting dalam memanfaatkan nilai dan mengamankan pembangunan berkelanjutan dalam industri kreatif. Lebih lanjut, menggarisbawahi perlunya mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak dari kekayaan intelektual pada sektor dinamis ini yang mendukung identitas budaya dan secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan penciptaan kekayaan. Pentingnya industri kreatif dan peran kekayaan intelektual dalam perkembangan perekonomian telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia serta budaya; maka peluang Indonesia dalam menggali sumber ekonomi melalui industri kreatif terbuka lebar. Komunitas lokal Indonesia, yang selama ini telah memainkan peran penting dalam kehidupan industri kreatif perlu untuk lebih diberdayakan. Sistem kekayaan intelektual perlu lebih diperkenalkan agar kreativitas mereka sebagai sumber daya tak terbatas memperoleh pengakuan dan perlindungan yang memadai. Industi kreatif di Indonesia, sekalipun memainkan peranan penting dalam perkembangan perekonomian bangsa, namun diakui masih memiliki beberapa hambatan dan belum berkembang dengan pesat terutama di lingkungan masyarakat lokal. Oleh karena itu, para pengajar hak kekayaan intelektual diharapkan berkontribusi dengan memberikan pemikiran dan gagasan baru melalui forum ilmiah Seminar Internasional dan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI) dengan mengusung tema “Enhancing Creativity And Empowering Local Community Under Intellectual Property System To Support Creative Industries”. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2018 di Hotel Mercure Pontianak. Acara dimulai dengan kata sambutan dari Ketua APHKI Prof. Dr. H. OK Saidin, S.H., M.Hum. dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Aswandi mewakili Rektor Universitas Tanjungpura. Adapun bertindak sebagai keynote speaker adalah Direktur Merek dan Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Bapak Fathlurachman, S.H., M.M. Kegiatan utama terdiri dari tiga sesi, Plenary Session 1 diisi oleh Prof. Irene Calboli dari S & M Texas University USA, Prof Nazura Abdul Manap dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Agus Sardjono dari Universitas Indonesia dan Dr. Henry Soelistyo, S.H., LL.M. dari Unviersitas Pelita Harapan. Bertindak sebagai moderator pada plenary 1 adalah Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum. Pada sesi plenary 2, pembicara terdiri dari Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. dari Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. H. OK Saidin, S.H., M.H., dari Universitas Sumatera Utara dan Prof. Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D dari Universitas Janabadra. Bertindak sebagai moderator pada plenary 2 adalah Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. Sesi terakhir merupakan sesi panel yang diisi oleh kurang lebih 30 orang pemakalah.